Rapat Dengar Pendapat Umum Hiswana Migas-DPR RI

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPP Hiswana Migas)  menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu 14 Januari lalu. RDPU Terbuka yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI ini, membahas tentang “Pengawasan Fungsi Pelaksanaan” , dan dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A.

Dalam RDPU ini Komisi VII DPR RI menerima masukan dari DPP Hiswana Migas sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Komisi VII yang akan menindaklanjuti dalam rapat dengan Menteri ESDM RI dan PT Pertamina (Persero).

DPP Hiswana Migas yang hadir dipimpin oleh Ketua Umum, DR. Ir. Eri Purnomohadi, MM, didampingi oleh jajaran Pengurus DPP dan DPD Hiswana Migas dari seluruh Indonesia.

Hiswana Migas Tak Setuju Premium Dihapus

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menentang rencana penghapusan bahan bakar bensin jenis RON 88, atau yang lebih dikenal dengan nama Premium, terutama sekali bila mekanisme pengalihan subsidi dari Premium menuju Pertamax berakhir dengan perbedaan harga yang relatif kecil.
Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Eri Purnomohadi, mengatakan bahwa nilai subsidi yang kecil, misalkan hanya Rp 500, tidak akan membantu mendongkrak penjualan Pertamax. Apalagi jika Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing seperti Shell, Total, dan Petronas memasang harga yang tak jauh dari Pertamax.
Eri melanjutkan bahwa brand Pertamax belum kuat, sehingga jika subsidi yang diberikan kepadanya sangat kecil, maka konsumen akan memilih membeli di SPBU asing. Eri menjelaskan bahwa pada umumnya pembeli BBM tidak mengincar produk. Jika harga BBM yang tersedia mirip, atau tak jauh.

by - Ketua Umum

Premium Dihapus Bisa Mematikan SPBU Dalam Negeri

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) khawatir terkait rencana pemerintah yang akan mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 88 atau Premium ke RON 92 atau setara Pertamax.
Ketua II DPP Hiswana Migas, M Ismeth, kebijakan tersebut bisa mematikan pengusaha dalam negeri karena mereka mengandalkan penjualan RON88 dengan marjin Rp 210 per liter.
Sementara pengeluaran dan pajak menjadi naik berhubung kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM bersubsidi sebanyak Rp 2.000.
"Marjin kita tidak naik sementara pengeluaran, utang naik. Pajak juga naik. Jadi terus terang saja pengusaha SPBU sedang sabar," ungkap Ismeth dalam diskusi “Selamat Tinggal Premium” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/12/2014).
Penghapusan penjualan RON 88, kata dia, akan mengakibatkan pengusaha SPBU dalam negeri kalau saing dibandingkan SPBU asing. Itu disebabkan harga jualnya setara dibandingkan harga pesaing.
"Artinya produk yang kita jual sama dengan kompetitor. Akhirnya kita 'head to head' dengan kompetitor. Apabila selisih harga subsidi makin sedikit, kompetitor akan menjamur. Momen ini yang sebenarnya ditunggu oleh kompetitor," tukas Ismeth.

by - HM Ismeth

Ruang Iklan