Hiswana Serukan Lindungi Bisnis Migas Tanah Air dari Asing

Harianjogja.com, SLEMAN—Keberlangsungan bisnis bahan bakar minyak (BBM) oleh pengusaha nasional harus dilindungi dari pengusaha asing. Wacana penjualan bahan bakar di supermarket tak boleh dibiarkan.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY Siswanto mengatakan wacana yang santer bereda dalam dunia bisnis minyak bumi dan gas adalah rencana penjualan bahan bakar minyak oleh supermarket. Meskipun masih sebatas wacana, Hiswana migas perlu menyusun langkah antisipasi untuk memproteksi pengusaha lokal. Menurutnya, pemerintah harus memproteksi agar pengusaha asing tidak menyusup sampai desa.

“Usulan kami revisi Undang-Undang Migas. Perlu ada tambahan pasal yang menyatakan usaha hilir BBM yang investasinya di bawah Rp30 miliar itu dikerjakan atau diusahakan oleh pengusaha nasional/koperasi. Agar tidak dikuasai asing,” ujar dia, Jumat (25/1).

Payung hukum itu, menurutnya, harus dibuat agar bisa diimplementasikan dengan kuat. Siswanto juga mengatakan keberadaan pom bensin mini yang kian marak juga menjadi perhatian. Keberadaan pom bensin mini itu harus ditertibkan. Pasalnya keamanan pon bensin mini yang juga memakai nozzle tidak terjamin. “Keamanannya bagaimana?”

Kekhawatiran itu turut menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam Musyawarah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ke-IX pada 23-24 Januari 2019 bertempat di ballroom lantai II Royal Ambarukmo yang diikuti 493 peserta.

Dalam Sambutannya Ketua Umum DPP Hiswana Migas Eri Purnomohadi memohon kepada Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi, untuk tidak memberikan ruang gerak kepada SPBU kecil non-Pertamina atau sebaiknya diberikan ruang gerak yang sangat sempit.

“Peran Bapak Sekda di sini sebagai penguasa daerah yang mengeluarkan peraturan daerah. Kami berpikir untuk SPBU-SPBU kecil non-Pertamina itu, sebaiknya diberikan ruang gerak yang sangat sempit. Justru bapak harus berpihak kepada pengusaha swasta nasional,” ujar Eri dalam rilisnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Basuki Trikora Putra menyebutkan dalam sisi operasional beberapa daerah di Indonesia belum memiliki infrastruktur yang layak dan menghambat waktu dalam pengiriman pemasokan BBM. Selain itu stakeholder semakin menuntut Pertamina untuk beroperasi lebih optimal.

Sumber: https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/01/26/502/967702/hiswana-serukan-lindungi-bisnis-migas-tanah-air-dari-asing

Indogas 2015

Ketua Umum DPP Hiswana Migas Pembicara di Konferensi dan Pameran Internasional Gas Indonesia (INDOGAS) 2015 di Jakarta Convention Centre, Selasa (27/1). 
Acara yang berlangsung tanggal 27-29 Januari 2015 ini, mengangkat tema “Gas Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan”, dengan tujuan memberikan ruang seluas-luasnya bagi seluruh komponen pemangku kepentingan bersama untuk membahas secara terbuka peluang sekaligus tantangan yang dihadapi industri dalam upaya membangun dan mengembangkan potensi gas bumi Indonesia. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, pada INDOGAS ke 7 ini diselenggarakan juga CEO Panel Diiscussion dengan topik Strategiest to Boost Gas Production and Utilization.


Menteri ESDM Sudirman Said dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dirjen Migas, mengatakan, gas bumi  telah lama dikembangkan di Indonesia. Bahkan pada tahun 1980-1990, Indonesia merupakan eksportir LNG terbesar di dunia. Hingga saat ini, industri gas masih berperan penting bagi pemenuhan energi dan ekonomi di Indonesia. Apalagi, sekarang ini terjadi perubahan paradigma, di mana gas bumi yang dulu menjadi salah satu sumber penerimaan negara dengan cara diekspor, kini gas menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.


Untuk memenuhi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna mendukung pengembangan gas bumi serta membangun infrastruktur gas. Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain aturan perpajakan, kapasitas sumber daya manusia, isu lingkungan, tumpang tindih lahan dan penurunan secara alamiah. 
“Meski menghadapi sejumlah tantangan, namun masih banyak kesempatan untuk meningkatkan produksi gas Indonesia, seperti banyaknya cekungan hidrokarbon yang belum dieksplorasi, gas non konvensional seperti CBM dan shale gas serta pengembangan gas di laut dalam,” tambahnya.
Pada saat ini, produksi gas diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan terkait hal tersebut, pemerintah telah dan akan membangun infrastruktur agar gas dapat menjangkau masyarakat, seperti LNG tangguh, Bontang LNG dan kilang LNG Masela. Selain itu, FSRU  Jawa Barat, FSRU Lampung dan Regassifikasi Arun. Juga SPBG dan pipa gas.  
“Pembangunan infrastruktur gas merupakan kunci utama dalam bisnis di hulu dan hilir, guna menciptakan multiplier effects dari pertumbuhan industri serta mesin penggerak pertumbuhan ekonomi,” tegas Sudirman.

Berantas Mafia Migas

Untuk mencapai kedaulatan energi yang terbebas dari praktik mafia migas, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas dengan Faisal Basri sebagai ketua.

Dalam penjelasannya kepada pers di Kementerian ESDM, Minggu (16/11), Menteri ESDM Sudirman Said memaparkan, Indonesia tidak mungkin mencapai kedaulatan energi jika praktik mafia migas tidak pernah diberangus secara komprehensif. Alasannya, mafia migas melancarkan aksi-aksinya secara sistematis agar Indonesia terus tergantung pada BBM Impor.

 “Ketergantungan pada BBM impor sangat menguras APBN yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan kesejahteraan rakyat tidak pernah bisa dilaksanakan secara optimal,” katanya.

Pada level strategi kebijakan, lanjut Sudirman, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau “menyandera” para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi. Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan secara seksama. Dampaknya, cadangan minyak nasional terus berkurang. 

Di sisi lain, mafia migas terus mengeluarkan wacana yang menyesatkan sehingga Indonesia dalam jangka waktu yang lama tidak lagi membangun kilang-kilang minyak tambahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. “Pada saat yang sama, kilang-kilang yang sudah beroperasi tidak pernah diperbarui atau diremajakan sehingga biaya produksinya menjadi tinggi, selain rentan mengalami gangguan,” tambahnya.

Sedangkan pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi tersebut dengan cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi perpanjangan tangan mereka. Jika ada figur yang berintegritas dan kompeten yang ditunjuk mengurus sektor migas, mafia migas tak segan menabur fitnah dan jebakan. 

Lebih lanjut Sudirman mengungkapkan, pada level operasional, mafia migas menyokong dan atau melindungi berbagai upaya pencurian minyak secara fisik. Termasuk menyelundupkannya ke luar negeri. Akibatnya, dana subsidi BBM telah menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang belaka. 

Pemerintahan Jokowi-JK, tutumya, diamanatkan oleh rakyat Indonesia untuk untuk secepatnya memberantas mafia migas. Pemerintah menyadari hal ini tidak mudah dilakukan karena mafia migas sudah sedemikian menggurita dan menjangkau berbagai pemangku kepentingan, terkadang tanpa benar-benar disadari oleh pemangku kepentingan yang bersangkutan. 

“Mafia migas dengan segala cara dipastikan akan melancarkan serangan balik. Pemerintah menyadarinya sebagai sebuah risiko politik yang harus dihadapi. Negara sudah saatnya tidak lagi tunduk atau terpedaya oleh para mafia migas. Rakyat Indonesia sudah saatnya memperoleh kembali haknya mendapatkan energi secara adil,” tegas Sudirman.

Sebagai langkah awal, Pemerintah membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Disadari, keberadaan Komite Reformasi Tata Kelola Migas tidak cukup untuk mewujudkan kedaulatan energi. Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus mengeluarkan kebijakan, regulasi dan program kerja untuk mendobrak berbagai kebuntuan dan jebakan yang menghalangi upaya Bangsa Indonesia mewujudkan kedaulatan energinya.  

Prinsip Reformasi Tata Kelola Migas

Surat keputusan pembentukan Tim/Komite Reformasi Tata Kelola Migas ditandatangani Menteri ESDM Sudirman Said pada Jumat (14/11). Pemerintah menetapkan empat prinsip reformasi tata kelola migas yaitu penguatan kepemimpinan yang berintegras dan kompeten, penyederhanaan bisnis proses dan perizinan melalui proses standarisasi, penguatan transparansi dalam bisnis proses dan mengembalikan meritokrasi.
Menteri ESDM Sudirman Said dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Minggu (16/11), memaparkan, prinsip penguatan kepemimpinan yang berintegras dan kompeten maksudnya adalah mendorong penguatan leadership dan institusi. Pemerintah ingin meyakinkan, seluruh lini di migas dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi. “Satu per satu akan kita sisir, kita lihat, review,” kata Sudirman. 
Prinsip kedua, penyederhanaan bisnis proses dan perizinan melalui proses standarisasi, yaitu menyederhanakan seluruh proses dan membuat standarisasi sehingga masyarakat atau orang mengetahui prosedurnya. 
Prinsip penguatan transparansi dalam bisnis proses, menurut Sudirman, salah satu cara menghilangkan ‘kegelapan’ adalah membawanya ke publik. 
Terakhir, prinsip mengembalikan meritokrasi yaitu Pemerintah berkeinginan pemain di migas baik di hulu, hilir maupun tengah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan, baik modal, teknologi maupun sumber daya manusia. “Pada waktunya, tim akan menyaring kembali siapa-siapa yang layak bermain di sektor migas,” tegasnya. 

Sumber : www.migas.esdm.go.id)

Munas VIII

Dept. Pelumas

Agen Pelumas  

  • Merupakan mata rantai dalam jaringan penyaluran khusus pelumas/oli PT Pertamina (Persero) kepada konsumen industri maupun otomotif.
  • Agen Pelumas berbentuk Badan Usaha/koperasi yang diangkat oleh PT Pertamina (Persero).
  • Mempunyai/menguasai alat-alat penyaluran (misalnya: mobil bak terbuka/box) yang baik dan jumlahnya cukup.
  • Mempunyai permodalan yang cukup.
  • Mempunyai gudang.
  • Bersedia menaati/mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) yang ada kaitannya dengan penyaluran pelumas.

Dept. Petrokimia/Aspal

Retester adalah bengkel pemeriksaan (retest), pemeliharaan cat (repaint), dan perbaikan (repair) tabung LPG 3 kg maupun 12 kg. Saat ini, Retester sudah seharusnya memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2004. Agen Petrokimia adalah anggota Hiswana Migas yang mendistribusikan produk-produk Pertrokimia. Di mana, Petrokimia merupakan salah satu produk Pertamina pada sektor hilir.