Program Hiswana Migas

Dept. SPBU

»   Pendirian SPBU baru : COCO, CODO maupun DODO harus memperhatikan jumlah dan jarak SPBU yang telah ada. Perlu Diskresi Pertamina untuk melindungi investasi/usaha anggota dalam jangka waktu tertentu.

»   Kesusutan telah menjadi masalah besar, siapapun yang bisa menghilangkan kerugian ini baik disengaja atau tidak. Niat saja tidak cukup, harus ada gerakan masif memberantas kesusutan sampai tingkat Zero Losses yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Diantaranya dengan membuat tangki BBM yang dapat meminimalisir zero losses.

»   Pengiriman (supply) semua jenis BBM ke SPBU selalu ada selisih waktu dan tidak tepat perlu koordinasi yang lebih baik antara pihak Instelasi atau depot dengan Armada Angkutan siapapun operatornya, sebab SPBU Pasif  menunggu atau bahkan cerdik “jemput bola”.

»   Perlu gerakan lagi yang didukung Pemerintah untuk masyarAkat atau tertarik menggunakan BBK sekali pun harga masih faktor sensitif dibanding BBM tertentu.

»   Anggota SPBU tetap setuju dalam rangka pengawasan, keamanan dan keselamatan kerja dengan menambah peralatan (CCTV) dan yang lainnya peralatan kami dapat membantu dan ada nilai tambah bagi pengusaha tersebut.

»   Meminta PT Pertamina (Persero) agar memberi tahu List materi yang akan di audit  oleh auditor.

»   Tera semua alat ukur penjualan dapat dilakukan oleh Metrologi setempat sebab beberapa tempat (Kalimantan) dilakukan oleh Metrologi Provinsi. Biaya lebih mahal.

»   Pajak iklan, Logo PT Pertamina (Persero) tetapi harus menjadi kewajiban pihak pemilik logo yaitu PT Pertamina (Persero) untuk menanggung pajaknya. Sekalipun dalam kontrak pihak ke II disebut sebagai pembayaran pajak yang timbul tetapi bukan logo.

»   Karena jumlah anggota SPBU di Hiswana Migas saat ini cukup dominan bahkan di beberapa DPD adalah mayoritas, maka data anggota harus akurat dan iuran dari sektor ini amat di andalkan untuk dana organisasi.

»   Fee : baik Initial Fee maupun Renewal Fee dibebaskan kalaupun perlu harap ditinjau ulang dengan tarif seminimal mungkin.

»   Sanksi bagi SPBU yang melakukan kecurangan tidak harus dengan menarik ijin operasinya. Bisa diganti dengan mengijinkan penjualan salah satu jenis BBM saja.

»   Memberikan sanksi bagi SPBU yang melakukan persaingan tidak sehat.

»   Pertumbuhan tidak mengacu pada jarak tetapi mengacu pada pertumbuhan penduduk.

»   Perlu adanya pemerataan / penyamaan tarif Thruput.